Adu Kuat ESDM dan BPH Migas Tentukan Nasib Grup Bakrie di Proyek Cisem
Adapun BPH migas bakal mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait polemik dengan ESDM. "BPH Migas akan bersurat ke Presiden sesuai keputusan komite secara kolegial dan kolektif," ujar Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio kepada Katadata.co.id, Jumat (23/4).
Meski demikian, pihaknya masih berupaya mengkomunikasikan persoalan tersebut terlebih dahulu dengan Kementerian ESDM.
BPH Migas menetapkan beberapa persyaratan kepada BNBR yang menjadi pemenang lelang. Persyaratannya diantaranya yakni kesanggupan menggunakan parameter toll fee 2006 serta menerbitkan jaminan kinerja (performance bond). Untuk performance bond BPH Migas mengaku telah menerimanya pada pekan lalu.
"Syarat utama sudah terpenuhi, sekarang BPH Migas tunggu feasibility study, Front-End Engineering Design (FEED), serta Gas Transportation Agreement (GTA) dengan shipper," katanya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap agar proyek ini segera dimulai untuk memenuhi kebutuhan gas di kawasan Industri Cirebon-Semarang. Dia menilai pembangunan proyek Cisem ini memang harus berdasarkan hasil lelang yang ditetapkan BPH Migas.
Dia menganggap dengan mundurnya Rekind, maka pemenang lelang kedua berhak mendapatkan kesempatan untuk membangun proyek Cisem. "Kami bersepakat agar pipa Cisem itu dapat dilaksanakan secepatnya. Apakah menggunakan dana APBN maupun swasta," ujarnya.
Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pada prinsipnya, semua harus mengacu ke peraturan perundangan yang jelas terlebih dahulu.
Pri menilai jika suatu mangkrak maka pemerintah mempunyai kemenangan untuk mengambil alih. Sehingga, sebaiknya semua pihak merujuk kepada aturan hukumnya terlebih dahulu. "Baru kemudian prinsip ekonomi yang semestinya dijalankan," ujarnya.
