TKDN Migas 58% Diragukan, Pengamat: KKKS Enggan Serap Produk Lokal
Untuk meningkatkan TKDN, Fahmi menilai dibutuhkan aturan untuk menindak KKKS yang tidak tidak memenuhi standar TKDN. "Tantangannya adalah rendahnya komitmen KKKS untuk menaikkan TKDN dan rendahnya kualitas TKDN," ujar Fahmi.
Tanggapan SKK Migas
Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi industri mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan industri penunjang migas dalam negeri. Salah satunya dengan Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) terkait kebutuhan pipa baja untuk proyek migas.
SKK Migas telah mensinkronisasi kebutuhan KKKS terhadap pipa dan informasi harga pasar yang wajar untuk menjaga kepatuhan. Sesuai ketentuan PTK 007 revisi 4, SKK Migas mewajibkan KKKS untuk membeli produk dalam negeri yang sudah terdaftar dalam buku APDN (apresiasi produk dalam negeri).
Menurut Erwin upaya ini sudah menunjukkan hasil positif dan akan terus dikembangkan. "Ketentuan tersebut juga berlaku pada Pertamina yang tergabung dalam subholding hulu dan mudah-mudahan hasilnya juga positif," kata dia.
Jika nilai pengadaan barang dan jasa di hulu migas per April 2021 telah mencapai US$ 1,136 juta, maka dengan TKDN 58% perputaran investasi di Industri penunjang nasional mencapai US$ 658,9 juta atau setara dengan Rp 9,62 triliun.
"Kami akan terus mempertahankan kinerja capaian komitmen TKDN yang baik ini, karena dampak positif terhadap perekonomian nasional sungguh dapat dirasakan. Industri hulu migas akan menjadi bagian dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional," kata dia.
