Tak Patuhi DMO, 34 Perusahaan Batu Bara Kena Sanksi Larangan Ekspor
Menurut dia ketahanan energi nasional merupakan ruang strategis yang harus diprioritaskan. Ini merupakan amanat undang-undang, bahwa sumber daya alam (SDA), termasuk batu bara, harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kepentingan di dalam negeri, baru setelahnya dapat diekspor.
"Jadi bukan berarti Kementerian ESDM lantas menutup ekspor begitu saja, apalagi pemerintah memerlukan devisa yang cukup tinggi di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas pertama," kata dia.
Perkembangan harga batu bara acuan Indonesia:
Pasalnya, jika sampai kebutuhan di dalam negeri kurang dan bahkan sampai terjadi pemadaman, maka bukan saja PLN yang dirugikan, namun juga masyarakat dan industri yang mengandalkan kelistrikan dari PLN.
Bahkan kalau sempat terjadi pemadaman, biaya politiknya akan terlalu tinggi di tengah kebutuhan pasokan di dalam negeri yang hanya 25%.
Meski demikian, pemerintah harus melakukan pembenahan agar masalah serupa tak berulang. Menurut Singgih, persoalan rantai pasok harus menjadi arah perbaikan kebijakan DMO. Misalnya, apakah besaran DMO harus sama, bagaimana reward bagi pelaku usaha yang telah memenuhi komitmen DMO atau bahkan melebihi.
PLN pun harus mempersiapkan Coal Processing Plan (CPP), atau blending plan. Lalu, bagaimana keandalan armada pengangkutan, dan perhitungan besarnya stockpile batu bara yang harus dimiliki setiap PLTU PLN. Menurut Singgih semua hal tersebut harus dipetakan lebih lanjut.
"Dan semuanya harus dibuatkan blue print yang jelas dan secara teknis dapat memperkuat agar kebijakan DMO dapat diimplementasikan dengan baik," ujar Singgih.
