Cabut 2.078 Izin Pertambangan, Bahlil Dianggap Langgar UU Minerba
Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi menindaklanjuti Keppres tersebut.
Bahlil mengatakan, pemerintah awalnya meninjau 2.343 izin perusahaan. Kemudian pada tahap pertama, sebanyak 2.078 izin mulai dicabut bertahap mulai Senin, 10 Januari. Sementara sebanyak 265 IUP lainnya masih akan diverifikasi.
Bahlil menjelaskan izin yang dicabut itu lantaran perusahaan tidak beroperasi. Padahal, perusahaan telah mengantongi izin usaha, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tapi tidak juga dieksekusi.
Ada pula yang telah mengantongi izin usaha, IPPKH, tapi justru perusahaan tidak kunjung menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). "Ada juga izin yang dikasih tapi orangnya enggak jelas. Ada juga izinnya dikasih tapi dicari lagi orang untuk jual izin. Kayak begini nih enggak bisa lagi. Kita harus bicara dalam konteks keadilan," kata dia, dikutip dari Antara.
Belakangan, Bahlil mencabut 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jumlah tersebut meliputi 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara. Penjelasan ini disampaikan Kementerian Investasi/BKPM.
“Jadi sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM menandatangani 19 surat pencabutan IUP, lalu bertambah 161 sehingga total sudah 180 IUP yang resmi kami cabut. Pencabutan IUP ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi dalam keterangan resmi, Selasa (15/2).
Berikut simak Databoks penyebaran lokasi dari 112 IUP yang dicabut BKPM:
