Aplikasi MyPertamina Dinilai Mampu Hapus Praktik Angkot Jual-Beli BBM
Djoko mengungkap, Kota Solo, Jawa Tengah merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang seluruh angkotnya sudah berbadan hukum. "Di Kota Solo. Tidak ada angkot milik pribadi, semuanya berbadan hukum. Di Jakarta masih ada yang milik pribadi," tukas Djoko.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, sepakat bahwa pemerintah harus mensosialisasikan rencana ini terlebih dulu. Selain itu, pemerintah harus peka kepada masyarakat di daerah yang belum memiliki akses ponsel pintar.
Pemerintah juga harus menjamin kesiapan infrastuktur tambahan seperti jaringan sinyal yang memadai di sejumlah wilayah di tanah air, terutama kawasan-kawasan yang terletak di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal.
“Jika kita ingin melakukan digitalisasi secara keseluruhan, maka infrastruktur untuk informasi dan sinyal itu harus benar-benar siap. Jangan sampai dengan sistem yang ada itu gagal juga karena ketidaksiapan kita di sektor telekomunikasi,” kata Mamit kepada Katadata.co.id, Kamis (2/6).
Mamit menambahkan, potensi terjadinya antrian panjang saat diterapkannya skema layanan digital myPertamina tidak dapat dihindari. Untuk itu, Pertamina dan SPBU dirasa harus menambah jumlah dispenser khusus BBM Pertalite dan Solar.
“Ketika terjadi pembatasan ya akan terjadi antrian. Bisa diurai dengan menambah jalur dan untuk BBM bersubsidi sehingga antrian tidak terlalu panjang. Karena tidak mungkin juga diatur waktunya, misal hari ini si ‘A’ hari ini si ‘B’. Ini sulit,” tukas Mamit.
