Transformasi Dorong Perbaikan Kinerja PLN
Hal tersebut dilakukan dengan meluncurkan program sambung baru, promo tambah daya bagi pelanggan, akuisisi pembangkit listrik milik swasta (captive power), serta menawarkan industri untuk beralih ke listrik andal dan tanpa kedip yang lebih efisien.
PLN juga mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan menyediakan penjualan energi bersih melalui Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC). Untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, PLN melakukan elektrifikasi di sektor agrikultur dan kelautan.
Transformasi ini juga akan dilanjutkan dengan pembentukan perusahaan induk (holding) dan subinduk (subholding) PLN pada 2023.
Darmawan mengungkapkan, transformasi itu membuat perseroan harus berubah, dari sebelumnya organisasi yang lambat bekerja dengan proses bisnis yang kompleks, menjadi suatu organisasi yang lincah dan dinamis.
“Sehingga (transformasi) mampu mengubah tantangan berupa transisi energi, disrupsi teknologi, krisis energi, dan energi baru terbarukan yang melimpah, menjadi suatu kesempatan,” katanya, Senin (9/5).
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, saat ini Kementerian BUMN tengah mematangkan rancangan salah satu subholding yang akan mengusung tema Beyond Kwh.
Menteri Erick mengatakan, nantinya peta jalan subholding Beyond Kwh akan diarahkan untuk lebih dari sekadar menjual listrik.
Selain itu, juga akan ada subholding bertema Power Plan yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam menjadi sumber energi terbarukan. Aktivitas transoformasi ini akan dijalankan secara virtual sebagai tahap permulaan.
“Holding dan subholding PLN rencana tahun ini virtual dulu sebelum didorong menjadi holding dan subholding tahun depan,” ujar Erick.
Erick menjamin, adanya holding dan subholding di tubuh PLN tidak akan mengubah pola kerja yang sebelumnya sudah diterapkan.
PLN tetap akan fokus pada transmisi dan ritel listrik yang didorong dengan digitalisasi, agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat menjadi lebih baik.
Kementerian BUMN akan menggandeng perusahaan swasta dalam pengembangan holding dan subholding PLN.
Sebab menurut Erick, era monopolistik akan semakin berat ke depannya, apalagi dengan adanya sejumlah sumber energi terbarukan.
“Saya rasa liberalisasi dalam kelistrikan bukan sesuatu program yang kita inginkan. Cuma kan bukan berarti kita tidak boleh bebenah atau introspeksi diri,” tutur Erick.
Transformasi ini perlu dilakukan, mengingat seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berupa gangguan rantai pasok.
Tak hanya itu, pembentukan holding dan subholding PLN juga dilaksanakan agar sumber-sumber energi terbarukan bisa mendukung agenda besar Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada 2060.
Erick mengatatakan, pemerintah memang sedang berusaha merapikan peta jalan energi, karena Indonesia mempunyai pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah.
