ESDM Usulkan SKK Migas Menjadi Instansi Permanen dalam Revisi UU Migas
Jika nantinya penggunaan energi baru dan terbarukan di Indonesia sudah berjalan secara masif, Tutuka berharap Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyerap barang atau pangsa pasar semata. Ia ingin Indonesia bisa menjadi salah satu produsen komoditas yang mendukung energi terbarukan.
"Misalnya mobil (listrik), jangan kita hanya impor barang jadi, compeletely build up. Tapi kita juga harus punya pabrik di sini dan penelitian di sini. Itu butuh modal besar," jelas Tutuka.
Sebelumnya Wakil Ketua Komis VII DPR RI, Eddy Soeparno, pembahasan revisi undang-undang migas baru akan dilaksanakan usai Komisi VII DPR RI menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Adapun RUU tersebut ditargetkan rampung pada kuartal III 2022.
"Kami berharap dalam dua mata sidang bisa selesai. Kuartal ketiga tahun ini. Nah segera setelah RUU EBT sudah diajukan dan diputuskan oleh paripurna sebagai RUU dari DPR, kita sudah bisa mulai juga proses untuk Revisi UU Migas," kata Eddy kepada Katadata.co.id, Senin (21/3).
Eddy menambahkan bahwa revisi UU Migas bukan bagian dari revisi UU prioritas. Akan tetapi karena revisi UU ini adalah amanat dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), proses revisi tidak perlu menunggu sampai ada keputusan tahap dua dari RUU EBT.
RUU EBT dinyatakan secara resmi sebagai rancangan undang-undang untuk disahkan oleh pemerintah usai adanya pembahasan antara pemerintah dan DPR. "Karena amanat MK, maka harus dijalankan. Tapi kami tidak perlu menunggu itu, ketika sudah dicapai keputusan tahap 1 (RUU EBT) kita bisa memulai tahap revisi UU Migas," ujarnya.
