Pernah Capai US$24 Miliar Setahun, Ini Penyebab Investasi Migas Anjlok
Ia mencontohkan soal pengaturan dan skema produksi Blok Masela yang awalnya diproduksi di laut kemudian diubah ke darat. Menurutnya, hal itu mengubah keseluruhan proyek yang berimbas pada disinsentif yang besar yang menyebabkan Shell hengkang dari proyek itu.
“Kemudian, dalam aspek bagi hasil yang sebelumnya modelnya cost recovery murni di tengah jalan diubah. Karena diubah di tengah jalan oleh pemerintah, ukuran dan risikonya menjadi tidak terprediksi lagi karena segala sesuatu sangat dinamis,“ tukas Komaidi.
Pemerintah pun dinilai tak serius dalam memperbaiki iklim investasi migas. Pasalnya, revisi Undang-undang Migas hingga kini belum juga selesai. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, sikap tak serius pemerintah ditunjukkan dengan menarik bab khusus migas, yang sebelumnya tertulis di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
“Waktu membahas UU Cipta Kerja, ada klausul revisi UU Migas dari pemerintah yang disebut akan merevisi dan membentuk badan pengganti SKK Migas. Pada akhirnya, pemerintah menarik bab terkait revisi UU Migas,“ kata Mulyanto beberapa waktu lalu, Rabu (15/6).
Ia menyampaikan, anggota Komisi VII mendorong pembahasan revisi UU Migas rampung tahun ini. Namun, hal ini tertunda karena tiap komisi di DPR hanya diberikan jatah satu rancangan undang-undang untuk diajukan ke rapat paripurna.
Jatah tersebut sudah digunakan untuk meloloskan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) ke rapat paripurna pada Selasa (14/6). RUU EBET dikabarkan akan disahkan menjadi UU sebelum pelaksanaan puncak G20 di Bali pada November.
“Komisi VII selesaikan RUU EBET. Kalau sudah selesai, baru masuk ke revisi UU Migas,” ujar Mulyanto.
