APNI: Proyek Hilirisasi Tak Terganggu Meski RI Kalah di WTO Soal Nikel

Muhamad Fajar Riyandanu
12 September 2022, 18:19
smelter, nikel, hilirisasi, wto,
ANTARA FOTO/Jojon/aww.
Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022).

"Harga international untuk bijih Nikel 1,8% September US$ 102.50 per wmt, sedangkan harga HPM bijih nikel 1,8% hanya US$ 49.04 per wmt," kata Meidy.

APNI berharap, pemerintah bisa berupaya keras untuk mempertahankan kebijakan larangan ekspor nikel demi mendukung proyek hilirisasi. Menurutnya, Indonesia masih punya peluang banding apabila pemerintah dinyatakan kalah di WTO.

Di samping itu, pemerintah harus segera membuat aturan yang tegas agar industri hilirisasi tetap terus berjalan. "Kalaupun Indonesia kalah, ajukan banding. Dan kalaupun harus buka ekspor, pemerintah tentu akan membuat aturan-aturan yang mengatur larangan ekspor. Itu hak negara kita," ujarnya.

Dia mengatakan, sumber daya alam harus dikuasai perusahaan Indonesia atau perusahaan daerah, bukan asing. "Asing cukup di hilirisasi tapi di hulu itu harus diserahkan kepada perusahaan nasional atau lokal," kata Meidy.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tak ambil pusing perihal kemungkinan Indonesia kalah dalam gugatan yang dilayangkan Uni Eropa di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor bijih nikel.

Ditemui wartawan di Gedung Nusantara I usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Bahlil mengatakan Indonesia harus tetap berdaulat demi proyek hilirisasi nikel.

"Tak ada masalah kalau Eropa menang, kita buat aturan baru lagi, yang jelas kita buat kebijakan untuk melakukan hilirisasi yang maksimal di Indonesia," kata Bahlil pada Kamis (8/9).

Bahlil menambahkan, hal tersebut juga tak akan berpengaruh besar kepada rencana pemerintah yang sedang merintis industri baterai dan kendaraan listrik. Dia juga meminta kepada sejumlah negara penggugat untuk bisa menghargai perencanaan pengembangan ekonomi di masing-masing negara.

"Harusnya semua negara menghargai kedaulatan masing-masing negara dan harus menghargai perencanaan pengembangan ekonomi dari masing-masing negara," sambungnya. "Gak boleh lagi ada negara yang merasa hebat dibanding negara lain."

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...