Negara Berpotensi Raup Bagi Hasil Rp18,4 T dari Pengembangan Blok Tuna
Lebih lanjut, kata Dwi, pemerintah diperkirakan bakal mendapat pemasukan hingga Rp 18,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan penerimaan kontraktor yang sebesar Rp 11,4 triliun.
Menurut Dwi, hal ini menunjukkan pemberian insentif untuk meningkatkan keekonomian Lapangan Tuna tetap menempatkan kepentingan negara pada posisi yang tinggi sebagaimana negara harus mendapatkan manfaat terbesar sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33.
"Dengan TKDN hulu migas yang tinggi, yang saat ini mencapai 63%, maka industri nasional di pusat dan daerah akan mendapatkan manfaat besar dari investasi tersebut," ujar Dwi.
Sebagai WK yang pengelolaan hulu migasnya terletak di wilayah perbatasan, seperti di Blok Natuna, pemerintah juga akan melibatkan aparat keamanan, khusunya TNI AL yang juga akan berperan untuk mengamankan proyek hulu migas itu.
Sehingga, secara ekonomi dan politik, pengelolaan Lapangan Tuna menjadi penegasan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.
Persetujuan POD Pertama akan segera dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek di Lapangan Tuna, sehingga akan ada aktivitas di wilayah perbatasan yang masuk salah satu hot spot geopolitik dunia.
"Tentu tidak hanya bermakna hitung-hitungan ekonomi semata, tetapi juga ada kepentingan kedaulatan NKRI. Bendera merah putih akan berkibar di lokasi proyek," ujar Dwi.
