ESDM Minta PLN Ubah Skema Pengadaan Listrik untuk Kurangi Beban Negara
"Yang kita akan berlakukan ke depannya yakni beli listrik kalau perlu saja dan hanya membayar untuk yang dipakai. Jadi tidak ada ikatan apapun," kata Rida.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan kelebihan suplai listrik selama ini menjadi beban dalam keuangan negara. Pemerintah tetap membayarkan kompensasi kepada PLN sekalipun pasokan berlebih tersebut tidak dipakai.
Said menyebut pemerintah menanggung Rp 3 triliun untuk setiap 1 GW kelebihan pasokan listrik. Sehingga dengan kelebihan pasokan 6 GW, pemerintah membayar biaya mencapai Rp 18 triliun.
"Bisa dibayangkan kalau 1 giga itu, karena kontrak take or pay, maka harus bayar Rp 3 triliun, sebab per 1 giga itu nilainya Rp 3 triliun," kata Said dalam rapat Panja RAPBN 2023 beberapa waktu lalu.
Direktur PLN Darmawan Prasodjo pada saat Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi VI DPR pada 15 Juni 2022 mengatakan pasokan listrik di Jawa dalam satu tahun ke depan akan bertambah 6,8 GW. Kondisi tersebut tak diimbangi oleh tambahan permintaan yang hanya 800 MW.
Kelebihan pasokan tenaga listrik terjadi di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan sistem Sumatera. Kelebihan listrik terjadi di Sumatera selama tiga tahun ke depan hingga 2025. Tambahan permintaan listriknya hanya 1,5 GW, sedangkan penambahan kapasitas sebesar 5 GW. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga mengalami hal serupa.
