Komisi VII akan Panggil Menteri ESDM Soal Izin Ekspor Tembaga Freeport
“Yang kedua adalah bentuk regulasi yang akan dikeluarkan Pemerintah. Menteri ESDM berencana akan mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri), sebagai dasar hukum izin ekspor mineral mentah tersebut,” kata dia.
Dia melanjutkan, kalau ini benar bahwa dasar hukum bagi izin ekspor konsentrat tembaga ini hanya berupa Permen (Peraturan Menteri), maka ini menjadi hal yang aneh. “Masak Undang-undang dibatalkan dengan Permen. Undang-undang hanya dapat dibatalkan dengan undang-undang juga,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara hingga pertengahan 2024. Keputusan ini seiring proyek smelter kedua produsen tembaga tersebut yang belum rampung.
Di sisi lain pemerintah juga merupakan pemilik saham mayoritas di Freeport yang sebelumnya melaporkan bahwa larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan hingga Rp 57 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan relaksasi tersebut diberikan mengingat pemerintah menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pelarangan ekspor tersebut dinilai akan berdampak besar ke pemerintah.
Pemerintah juga mengakui bahwa pembangunan smelter yang molor lantaran terkendala pandemi, sehingga pemerintah memberi waktu bagi Freeport dan Amman untuk menyelesaikan proyek smelter.
"Kita tahu bahwa dalam pembangunan smelter itu terkendala, ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita," kata Arifin di Istana Kepresidenan, Jumat (28/4). "Pandemi membuat konstruksi smelter tersebut tertunda. Contohnya pembangunan smelter di Freeport yang menggunakan tenaga kerja dari Jepang."
Menurutnya, Jepang melakukan lockdown selama pandemi yang membuat pembangunan smelter di dalam negeri tertunda. Alhasil, pekerjaan rekayasa atau engineering smelter milik Freeport tertunda.
