Konsumsi LPG Non Subsidi Turun, ESDM Temukan Praktik Pengoplosan
Kementerian ESDM melaporkan adanya migrasi konsumen yang menyebabkan penurunan serapan LPG non subsidi alias non public service obligation (NPSO) dalam waktu empat tahun terakhir. Penyusutan serapan itu disebabkan oleh praktik oplosan di pangkalan yang kian marak.
Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Migas), Christina Meiwati Sinaga, menjelaskan bahwa pihaknya kerap menemukan praktik pemindahan isi elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) ke tabung elpiji 5,5 kg maupun tabung 12 kg.
"Kami sampaikan praktiknya memang tetap menggunakan tabung elpiji 12 kg, tapi isi dari tabung itu bersumber dari elpiji bersubsidi. Dipindahkan, istilahnya dioplos," kata Christina dalam Sosialisasi Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran yang disiarkan secara daring pada Jumat (9/6).
Temuan tersebut berasal dari hasil pantauan tim Direktorat Jenderal Migas yang menjumpai beberapa pangkalan yang menyalurkan elpiji 3 kg melebihi ketentuan yang telah diatur. Chiristina menjelaskan, praktik pengoplosan dapat terjadi apabila penyaluran elpiji 3 kg dari pangkalan ke pengecer melebihi ketentuan yang berlaku.
Kementerian ESDM menetapkan kebijakan sejak Maret 2023 yang mengatur minimal 80% penjualan LPG bersubsidi ke pengguna akhir dan 20% ke pengecer. "Artinya masih diperbolehkan untuk ke pengecer tapi hanya maksimum 20%. Tapi hasil yang kami dapat di lapangan ada penyaluran elpiji ke pengecer hampir 99% dari aloaksi yang diberikan," ujar Christina.
Melalui anggaran belanja pemerintah pusat 2023, besaran jatah subsidi LPG melon menjadi yang terbesar dari seluruh suntikan subsidi energi pada 2023, yakni 117,84 triliun, mengalahkah subsidi Pertalite senilai Rp 21,54 triliun maupun subsidi listrik PLN Rp 72,57 triliun.
"Kami ingatkan kembali agar sama-sama bertanggungjawab terhadap uang rakyat Rp 117 triliun supaya tidak dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti para pengoplos," kata Christina.
Kementerian ESDM melaporkan konsumsi elpiji non subsidi 5,5 kg dan 12 kg hingga Mei hanya menyentuh 150.000 metrik ton. Artinya, volume elpiji non subsidi hanya terserap 30.000 metrik ton tiap bulannya. Dengan hitung-hitungan tersebut, proyeksi serapan elpiji non subsidi sepanjang tahun ini juga ikut turun ke level 360.000 metrik ton.
Penggunaan elpiji non subsidi terpantau merosot dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, pemakaian elpiji NPSO berada di kisaran 660.000 metrik ton. Angka tersebut konsiten melandai pada tahun setelahnya, yakni 620.000 metrik ton pada 2020, 660.000 metrik ton pada 2021, dan 460.000 metrik ton pada 2022.
Menurut Christina, capaian tersebut merosot tajam dari konsumsi elpiji non subsidi pada 2007 yang mencapai angka 1 juta metrik ton. "Konsumsi elpiji non subsidi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini mengindikasikan banyaknya migrasi dari pengguna elpiji non subsidi ke elpiji bersubsidi," ujar Christina.
Sementara itu, penyaluran elpiji bersubsidi tabung 3 kg hingga bulan Mei mencapai 3,32 juta metrik ton. Jumlah tersebut setara 41,5% dari total kuota tahun ini yang dipatok sebanyak 8 juta metrik ton. Lebih lanjut, realisasi penyaluran subsidi hingga April telah mencapai Rp 26,93 triliun dari jatah alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 117,84 triliun.
Ujicoba Penyaluran LPG 3 kg Tepat Sasaran
Sebelumnya, pemerintah resmi melaksanakan seleksi konsumen atau pengetatan distribusi gas elpiji 3 kg mulai 1 Januari 2024. Nantinya, penerima jatah atau calon pembeli gas bersubsidi dibatasi hanya untuk warga yang telah terdaftar ke dalam basis data subsiditepat.mypertamina.id.
Ketetapan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Kepdirjen) Kementerian ESDM Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 Tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroluem Gas tertentu Tepat Sasaran, ditetapkan 28 Februari 2023.
"Sejak tanggal 1 Januari 2024 dimulai pemberlakukan bahwa hanya pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dapat membeli LPG tertentu," tulis Kepdirjen tersebut, dikutip Selasa (7/3).
Melalui peraturan tersebut, pemerintah hanya akan menjual elpiji 3 kg kepada warga yang sudah terdaftar by name by address atau berdasarkan nama dan alamatnya, sesuai basis data subsiditepat.mypertamina.id. Selain mengerucutkan sasaran penerima, pemerintah juga membatasi volume pembelian elpiji 3 kg bersubsidi per bulan.
Sembari menunggu pelaksanaan di lapangan yang baru dimulai pada awal tahun depan, pemerintah saat ini telah melaksanakan proses pendataan pengguna elpiji 3 kg terhitung sejak 1 Maret 2023. Pendataan pengguna elpiji melon secara mandiri melalui subsiditepat.mypertamina.id. mewajibkan calon pembeli untuk melakukan pengisian data berupa nama lengkap, nomor KK, NIK, serta alamat lengkap yang mencakup kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Ada juga kolom opsional seperti nomor telepon selular dan alamat surat elektronik.
