Guru Besar ITB Sebut PLTU Suralaya Bukan Penyebab Polusi Udara Jakarta
PLN menurunkan kapasitas produksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta seiring adanya gelaran KTT ASEAN ke-43 pada 5-7 September 2023.
Sebagai gantinya, PLN akan meningkatkan keandalan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Tawar dan Muara Karang.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, sumber pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek berasal dari emisi PLTU batu bara sebesar 34%. Sedangkan dari emisi kendaraan 44%.
Dengan demikian, upaya pemerintah dengan menurunkan kapasitas produksi listrik PLTU Suralaya diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Pasalnya, buruknya polusi udara, terlebih di Jakarta kini menjadi isu nasional. Beberapa indikator mencatat angkanya masuk ke level tidak sehat.
Namun Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, Prof Puji Lestari mengatakan PLTU Suralaya sudah memenuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam mengelola emisi.
Hal tersebut ia buktikan dalam kajian dampak kegiatan PLTU PLN Indonesia Power terhadap potensi polutan lintas batas dengan model dispersi pada 1-22 Agustus 2023.
"Kesimpulan yang kami dapat dalam kajian tersebut antara lain, terdapat transboundary Air Polutant (polutan Lintas Batas) terutama pada musim penghujan namun pada konsentrasi yang relatif kecil pada Jakarta, dimana pada musim kemarau tidak terjadi transboundary ke arah Jakarta,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (4/8).
Kemudian, dia mengatakan bahwa konsentrasi polutan pada bulan Agustus 2023 juga terlihat cenderung kecil dan tidak terjadi transboundary atau pencemaran lintas batas ke arah Jakarta, baik untuk polutan PM2.5, Nitrogen Oksida (NOx) dan Sulfur Dioksida (SO2).
Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra menyampaikan bahwa pihaknya dan PT PLN (Persero) berkomitmen untuk selalu menjaga emisi PLTU sesuai dengan regulasi.
