IPP Dukung Bursa Karbon, Akui Emisi Karbon Sektor Listrik Besar
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada Selasa (26/9). Jokowi mengatakan potensi bursa karbon RI bisa mencapai Rp 3.000 triliun.
Oleh sebab itu, kehadiran bursa ini merupakan kesempatan ekonomi yang besar bagi Indonesia. Selain itu, kehadiran bursa karbon sejalan dengan semangat ramah lingkungan yang digalakkan secara global.
"Ini sebuah angka yang besar," kata Jokowi saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadikan standar bursa karbon internasional sebagai rujukan. Selain itu, Jokowi menginginkan adanya tenggat waktu untuk investor dalam dan luar negeri masuk.
"Ketiga, atur pasar karbon sukarela sesuai praktik internasional dan tidak mengganggu target emisi Indonesia," katanya.
Presiden juga mengatakan peluncuran bursa karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang melawan krisis iklim. Hasil dari perdagangan di bursa ini akan diinvestasikan lagi untuk mengurangi karbon.
"Kita satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam," kata Jokowi.
Pelaksanaan perdagangan karbon diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri ESDM pada akhir Desember 2022.
