Jokowi Siapkan Aturan Baru Agar Indonesia Kuasai 61% Saham Freeport

Muhamad Fajar Riyandanu
15 Desember 2023, 05:30
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) menuruni anak tangga di sela peresmian ekspansi proyek smelter PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12/2
ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/aww.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) menuruni anak tangga di sela peresmian ekspansi proyek smelter PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023). Presiden Joko Widodo mengapresiasi PT Smelting untuk mendukung hilirisasi industri di Indonesia sekaligus menambah kapasitas pengolahan konserat tembaga smelter dari 1 juta metrik ton menjadi 1,3 juta metrik ton per tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Freeport McMoran pun tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter di lokasi lain di Indonesia, di antaranya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Dengan divestasi tersebut, pemerintah akan menambah kepemilikan porsi sahamnya di PTFI menjadi 61%. Divestasi juga menjadi persyaratan perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PTFI yang berakhir pada 2041.

"Tetap pemegang mayoritas lebih banyak ada di Indonesia. Ada tambahan saham nanti untuk Indonesia," ujar Jokowi.

Jika pemerintah mengabulkan perpanjangan tersebut, PTFI berhak menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua, hingga 2061. Selain itu, kepastian perpanjangan kontrak menjadi penting bagi Freeport lantaran rencana investasi pada tambang bawah tanah yang belum tergarap, yakni Kucing Liar yang merupakan bagian dari kawasan Grasberg.

Tambang Kucing Liar diperkirakan menyimpan deposit tembaga mencapai 6 miliar pound dan emas sekitar 6 juta ounce. Masa produksi Kucing Liar diproyeksikan sampai 2053, dengan asumsi penggarapan mulai 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa perpanjangan kontrak IUPK Freeport dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan investasi. Perpanjangan kontrak juga dilakukan untuk mengamankan pasokan konsentrat tembaga untuk smelter domestik.

Selain itu, masa perpanjangan izin yang diurus sejak jauh hari ini akan memberi kesempatan bagi Freeport untuk melakukan eksplorasi di tambang bawah tanah sebelum memulai proses produksi. Pemerintah juga meminta Freeport menyelesaikan smelter tembaga Gresik sekaligus mendirikan smelter baru di Papua sebagai syarat perpanjangan kontrak.

"Divestasi nanti tahun 2041, memang saat ini sedang kami negosiasikan dengan catatan pemerintah lihat juga perkembangan hilirnya," kata Arifin di Kementerian ESDM, pada Rabu (31/5).

 

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...