Program Rice Cooker Gratis Tak Tuntas, DPR Minta Dirjen Gatrik Dicopot
“Jadi menurut saya ini proyek abal-abal tidak jelas. Anggarannya ada, sasarannya ada, tapi regulasi, administrasinya ini bodong. Uangnya dikeluarkan, tapi pihak penanggung jawab penyalurannya tidak ada. Dirjennya tidak bertanggung jawab, hanya lempar lempar, termasuk direkturnya,” ujarnya.
Selain itu, Nasir juga mengusulkan kepada DPR untuk menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat mengaudit soal program Rice Cooker Gratis. “Mungkin pimpinan dapat mengirimkan surat kepada BPK untuk mengaudit proyek ini, karena tidak tepat sasaran,” kata dia.
Tidak hanya itu, Nasir juga meminta untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum kepada para pejabat yang mengelola program rice cooker gratis ini.
“Saya minta laporan ini ke BPK dan KPK karena orangnya tidak ada tapi uangnya diserap dan bagaimana kontrak yang dibuat mereka. Saya minta semua org yang terlibat di proyek ini diperiksa secara hukum,” ujar Nasir.
Nasir juga mengusulkan untuk pemerintah mencopot segala regulasi yang mengatur program rice cooker gratis karena tidak bisa menjalankan anggaran yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat.
“Sistem administrasi yang dibangun Dirjen Gatrik ini amburadul alias tidak sesuai dengan yang dijalankan seperti program Dirjen lain,” ucap Nasir.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Gatrik Jisman P. Hutajulu menjawab alasan pendistribusian melibatkan PT POS. “Pengadaan ada di kami, kemudian pendistribusiannya karena jauh sekali maka kami berikan kepada PT POS,” kata Jisman.
