Potret Kesenjangan Upah, Saat Sarjana Bergaji di Bawah Lulusan SMK
Nadia dan Arief adalah potret nyata kasenjangan upah di Tanah Air. Bekasi saat ini merupakan salah satu kota dengan upah tertinggi.
UMK Bekasi tahun depan ditetapkan sebesar Rp 4,6 juta, naik dibanding tahun lalu Rp 4,23 juta. Sementara itu, UMK Yogyakarta tahun depan ditetapkan tak sampai setengah Bekasi yakni sebesar Rp 2 juta, naik dibanding 2019 sebesar Rp 1,84 juta.
Adapun kesenjangan upah sebenarnya tak hanya terjadi di antara kota/kabupaten yang berbeda provinsi, melainkan juga pada satu provinsi. Hal ini bisa terlihat dari daftar UMK Jawa Barat seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
Ekonom INDEF Rusli Abdullah menjelaskan, masalah kesenjangan upah antardaerah pasti terjadi lantaran perbedaan komponen hidup laik atau KHL. KHL menjadi salah satu komponen dalam menentukan upah minimum.
Sebelum terdapat PP pengupahan, penentuan upah minimum lebih banyak menggunakan perhitungan harga kebutuhan barang dan jasa buruh yang masuk dalam kriteria KHL. Penentuannya dilakukan secara tripartit, antara pengusaha, buruh, dan pemerintah.
"Sejumlah kota di Jawa Tengah KHL-nya lebih rendah dari Bekasi atau kota lain di Jawa Barat. KHL ini mencakup harga makanan, transportasi dan sebagainya," jelas dia.
Menurut dia, kota yang memiliki kawasan industri yang terbangun masif akan mengalami permintaan tinggi. Akibatnya, berbagai harga kebutuhan juga meningkat. Belum lagi, masalah konsurisme.
"Ketimpangan upah pasti terjadi, tapi tantangan pemerintah bagaimana agar tidak melebar," jelas dia.
(Baca: UMK Naik, 10 Perusahaan Alas Kaki Banten Akan Relokasi Pabrik)
Rusli menilai, kesenjangan upah tak terlepas dari kelalaian pemerintah membangun kawasan industri. Padahal, kawasan industri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah dan mendorong peningkatan upah minimum.
"Kawasan industri baru tidak terbangun. Pemerintah pada 2014 berjanji membangun 14 kawasan industri, tapi sampai saat ini tidak terlihat hasilnya," kata dia.
Meski demikian, kesenjangan upah dapat mendorong relokasi industri yang diharapkan mendorong pemerataan ekonomi. Namun, di sisi lain, hal ini dapat mendorong urbanisasi yang menimbulkan kekurangan pekerja di daerah hingga masalah sosial.
Pemerintah sebelumnya menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 8,51%. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan upah minimum atau UMP tertinggi sebesar Rp 4,23 juta, sedang terendah yakni Jateng Rp 1,74 juta.
