Ada Pabrik Petrokimia, Potensi Investasi Kawasan Teluk Bintuni Rp11 T
Dia juga menuturkan, pihaknya telah menyusun rencana induk pengembangan industri di Kawasan Indutri Teluk Bintuni, termasuk standar terhadap pengendalian dampak lingkungan, sehingga peningkatan jumlah industri tidak akan langsung mengurangi kualitas lingkungan di sekitarnya.
Direktur Perwilayahan Industri Ditjen KPAII Kemenperin, Ignatius Warsito menambahkan, dalam master plan Kawasan Industri Teluk Bintuni yang telah disusun, dibutuhkan lahan untuk kegiatan operasi seluas 200 hektare. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengupayakan pembebasan lahan untuk mengawali pengembangan Industri tersebut.
“Setidaknya 50 hektare dulu, sehingga pengembangan tahap pertama bisa kita mulai secepatnya. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memiliki komitmen cukup kuat, sehingga dalam waktu dekat 50 hektare lahan yang dibutuhkan pada tahap pertama bisa segera dibebaskan,” kata dia.
(Baca: Industri Petrokimia Alami Stagnasi Dua Dekade Terakhir)
Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengatakan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah membantu perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan program percepatan Kawasan Industri.
Menurutnya, pemerintah daerah dan pusat sudah menandatangani kesepakatan pengalokasian 50 hektare lahan pertama yang dibutuhkan dari total kebutuhan 200 lebih hektare yang akan menjadi zona inti kawasan industri. "Setelah ini masih ada pertemuan dengan masyarakat adat di sekitar kawasan yang harus dibicarakan dengan baik,” terangnya.
Pembangunan Kawasan Luar Jawa
Sebelumnya, pemerintah menyatakan percepatan Kawasan Industri Teluk Bintuni merupakan bagian dari program strategis untuk membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa.
Hal ini bertujuan untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. “Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian inklusif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta.
Pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan pada sektor manufaktur berbasis sumber daya alam. Upaya ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri.
“Kami memproyeksi akan terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non migas di luar Jawa sebesar 60% dibanding di Jawa,” katanya.
