Marak Dikecam, Uni Eropa Rilis Pembelaan soal Aturan Biodiesel Sawit
Sebagai pendukung sistem berbasis peraturan (rules based order), Uni Eropa juga menganggap RED II dan delegated act sudah sesuai dengan ketentuan WTO. Karena menurut klaimnya, REDII menetapkan kriteria keberlanjutan untuk biofuel dan biomassa yang bersifat global, objektif dan tidak diskriminatif. Kriteria keberlanjutan ini dianggap tidak membedakan biofuel atau bahan baku tertentu.
Kriteria keberlanjutan REDII mengidentifikasi biofuel berkelanjutan yang memenuhi syarat untuk dukungan publik atau diperhitungkan terhadap target energi terbarukan Uni Eropa dan nasional. Karenanya, kriteria keberlanjutan REDII ini tidak membatasi akses pasar biofuel impor Uni Eropa.
Dia menyebut, Uni Eropa terbuka untuk berdiskusi dan berdialog tentang isu ini dengan pemerintah Indonesia maupun para pemangku kepentingan lainnya. Dia juga berharap bahwa pembentukan kelompok kerja bersama antara Uni Eropa dan para negara ASEAN terkait dapat menjadi opsi lain untuk berdiskusi.
"Aturan pelaksanaan dari Komisi Eropa ini bukan suatu awal maupun akhir dari proses kebijakan. Ini merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon," ujarnya.
Pemerintah RI Akan Lawan Diskriminasi Sawit
Kebijakan Komisi Eropa yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi yang tidak berkelanjutan menuai protes keras dari pemerintah maupun kalangan pengusaha domestik. Keputusan tersebut dituding bermuatan politis lantaran bertujuan untuk mengeluarkan minyak kelapa sawit dari mandat biofuel Uni Eropa guna memproteksi minyak nabati lainnya.
"Tidak ada keraguan (kebijakan sawit Uni Eropa) ini diskriminatif, dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai bahan ilmiah yang scientific," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Ia menyatakan pemerintah akan menempuh langkah perlawanan terhadap diskriminasi sawit, salah satunya membawa perselisihan tersebut ke meja WTO. "Selain langsung ke WTO, kami juga bisa retaliasi. Memangnya kenapa, kalau dia sepihak, masa kami tidak bisa lakukan sepihak," kata dia.
Menurut dia, minyak kelapa sawit adalah produk yang sangat penting bagi Indonesia terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia. Pada saat industri kelapa sawit menyerap 7,5 juta orang secara langsung dan ditambah 12 juta orang secara tidak langsung.
Sementara dari sisi perdagangan, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting bagi Indonesia. Ini tercermin dari nilai kontribusi ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada 2018 senilai US$ 17,89 miliar. Industri ini berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto.
(Baca: Dampak Anti Sawit Eropa, Gapki: Perlu Alternatif Pasar Ekspor)
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan sawit Uni Eropa ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi Indonesia. "Kami negara besar yang memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun," kata Menko Maritim.
Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir juga mengingatkan bahwa langkah yang diambil Uni Eropa adalah diskriminatif dan bisa berpengaruh kepada pembahasan mengenai kemitraan komprehensif kedua pihak.
Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Gapki Kanya Lakshmi Sidarta mengaku senang industri sawit mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah dan pengusaha terlihat lebih kompak dan satu suara melawan diskriminasi sawit. Karena menurut dia, perlakuan diskriminasi tak hanya kali ini dilakukan Uni Eropa.
"Mereka selalu mencari celah bagaimana menghadang minyak sawit dan sulit bersaing dengan minyak nabati lain, yang baik secara harga jual maupun produktivitas berbeda jauh dengan sawit," katanya kepada Katadata.co.id.
Karenanya, dengan peran pemerintah yang juga menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa untuk ikut menyuarakan kekecewaan Pemerintah RI, diharapkan membantu proses negosiasi dan diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa.
