Uni Eropa Tunggu Gugatan Diskriminasi Sawit RI di WTO
"Tidak ada keraguan (kebijakan sawit Uni Eropa) ini diskriminasi, dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai bahan ilmiah yang saintifik," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut dia, produk kelapa sawit adalah produk yang sangat penting bagi Indonesia terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia. Pada saat industri kelapa sawit menyerap 7,5 juta orang secara langsung dan ditambah 12 juta orang secara tidak langsung.
(Baca: Soal Sawit, Pemerintah Akan Lobi Uni Eropa Bulan Depan)
Belum lagi, lanjutnya, ditambah dengan "smallholders farmers" (petani kecil) yang berjumlah 2,6 juta orang, yang mempekerjakan sebanyak 4,3 juta. "Jelas sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan," kata Menko Perekonomian.
Darmin menegaskan pemerintah akan menempuh langkah perlawanan terhadap diskriminasi sawit, salah satunya membawa perselisihan tersebut ke meja WTO.
"Selain langsung ke WTO, kami juga bisa retaliasi. Memangnya kenapa, kalau dia sepihak, masa kami tidak bisa lakukan sepihak," kata Darmin.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan sawit Uni Eropa ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi Indonesia.
"Kami negara besar yang memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun," kata Menko Maritim.
Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengingatkan bahwa langkah yang diambil Uni Eropa adalah diskriminatif dan bisa berpengaruh kepada pembahasan mengenai kemitraan komprehensif kedua pihak.
