Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Terbentuk Akhir Desember 2018

(Baca: Holding BUMN Tambang Targetkan Ekspor Tahun Ini Rp 37 Triliun)

Hambra memastikan pemerintah tetap menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan-perusahaan di bawah holding meskipun kepemilikan sahamnya sudah dialihkan kepada holding. Hal itu mengacu pada Permen No 44 Tahun 2005 juncto PP No. 72 Tahun 2016, di mana berisi negara tetap bertindak sebagai ultimate shareholder dengan memiliki 1 saham Seri A Dwiwarna (Golden Share).

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro mengatakan, holding ini dibentuk untuk membuat BUMN dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional. Selain itu, holding juga dapat meningkatkan skala perusahaan, kapasitas pendanaan, dan mendorong inovasi perusahaan.

Melalui penguatan permodalan dan peningkatan kapasitas pendanaan, pembentukan holding diharapkan oleh Kementerian BUMN dapat mempercepat pengembangan infrastruktur yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. "Misalnya, infrastruktur konektivitas yang dapat menciptakan koridor-koridor ekonomi baru dan dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia" kata Aloy.

(Baca: Holding BUMN Keuangan Dibentuk Setelah Induk Usaha Infrastruktur)