Pemerintah Bangun 5 Hotel Mewah di Danau Toba

(Baca: Pemerintah Targetkan 500 Ribu Wisatawan Datang ke Bandara Silangit)

"Karena mereka (investor) butuh 2-3 tahun, kita butuh 1-1,5 tahun bangun infrastruktur. Kalau memulai bersama, mudah-mudahan finisnya bisa sama-sama di 2020-2021," kata Arie.

Nilai investasi pembangunan infrastruktur oleh BODT masih dalam perhitungan PT Sarana Multigriya Infrastruktur. Untuk pembiayaannya, BODT membuka opsi untuk menggunakan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran (PINA) yang dicanangkan Bappenas. 

Lima investor dalam negeri yang ingin membangun hotel berbintang lima ini, akan menandatangani perjanjian tidak mengikat dengan BODT. Penandatanganan tersebut, rencananya akan dilakukan di Bali dalam even Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank (IMF-WB) 12-14 Oktober mendatang.

Perjanjian tidak mengikat dipilih karena masih ada beberapa item yang  menjadi pembahasan antara investor dengan BODT. Arie mengatakan investor mengingkan adanya kemudahan dalam berinvestasi. "Bukan hanya (perizinan) satu pintu, kalau ternyata memakan waktu dua bulan, sama saja. Mereka ingin satu pintu dan jelas. Buat mereka, tidak perlu cepat, yang penting jelas dan bisa terprediksi," kata Arie.

(Baca: Sektor Pariwisata Dibidik Jadi Penyumbang Devisa Terbesar pada 2020)

Selain kemudahan dalam mengurus perizinan, investor menginginkan jangka waktu kerja sama yang berbasis Hak Guna Bangunan (HGB) bisa lebih panjang. Pemerintah telah memberikan pemanfaatan lahan oleh investor selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun. 

Sementara, kata Arie, investor menginginkan jangka waktu yang lebih panjang yaitu 50 tahun. Dengan jangka waktu yang panjang, investor berdalih proyek tersebut bisa lebih layak. "Sehingga, mereka bisa melakukan visibilitas bukan untuk 30 tahun, tapi 50 tahun. Ini masih dalam pembahasan," kata Arie.

(Baca : 2019, Industri Pariwisata Dibidik Hasilkan Devisa US$ 20 Miliar)