Misi Dagang Indonesia Semester I 2018 Capai Transaksi Rp 126 Triliun
Delegasi Indonesia pun bakal mengunjungi Kenya, Turki, Arab Saudi, dan Tiongkok pada semester dua 2018 untuk menyelesaikan target misi dagang. Di Tiongkok, paviliun Indonesia bakal turut dalam China International Import Expo (CIIE) di Shanghai.
Pada 2017, Indonesia hanya melakukan 6 misi dagang ke Jepang, Afrika Selatan, Nigeria, Rusia, Mesir, dan Chile. Capaian transaksinya hanya US$ 3,6 miliar atau setara Rp 47,9 triliun.
Arlinda menyatakan, peningkatan transaksi yang pesat tahun ini karena pemerintah meminta pelaku usaha untuk melakukan pendekatan dengan calon pembeli di negara tujuan. Tujuannya untuk memberikan informasi produk yang bakal dijual. “Ketika bertemu, sudah ada kepastian transaksi,” ujarnya.
(Baca juga: Lebih Optimistis, BI Ramal Neraca Dagang Juni Surplus US$ 1 Miliar)
Sementara itu, tahun 2019, Arlinda menyebutkan ada 10 negara yang menjadi tujuan misi dagang Indonesia. Ke-10 adalah Mozambik, Kamerun, Ethiopia, Aljazair, Republik Ceko, Uzbekistan, Ekuador, Vietnam, Azerbaijan, dan Inggris.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester pertama 2018, ekspor nonmigas mencapai US$ 79,38 miliar, naik 9,66% dibandingkan periode yang sama 2017 dengan ekspor US$ 72,39 miliar. Untuk sektor migas, kenaikannya sebesar 10,03% dari US$ 80,0 miliar ke 88,02 miliar.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karin Saputri mengatakan, pasar ekspor nontradisional bisa menjadi solusi untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke negara nontradisional relatif mengalami surplus, terutama Turki dan Bangladesh.
Neraca perdagangan Indonesia dengan dua negara tersebut mengalami kenaikan surplus masing-masing sejumlah 48,97% untuk Turki dan 43,44% untuk Bangladesh. Novani menjelaskan bahwa produk Indonesia diterima dengan baik oleh negara – negara non tradisional.
“Selain peningkatan kualitas produk Indonesia supaya daya saing makin kuat, pemetaan negara nontradisional penting dilakukan supaya pasar produk Indonesia semakin luas,” katanya.
CIPS meminta pemerintah memanfaatkan perjanjian dagang internasional untuk meningkatkan nilai ekspor. Sebab, selain mendapatkan pangsa pasar baru, Indonesia juga dapat memperoleh penghapusan atau pengurangan tarif impor beberapa produk yang tercantum dalam perundingan.
