Impor Ponsel Ilegal Diberantas, Industri Lokal Pacu Produksi

“Tidak ada alasan untuk impor ilegal karena kesempatannya sudah terwakili di sini,” katanya di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (15/2).

Sebelumnya, pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara dan Kapolri Tito Karnavian melakukan pemusnahan terhadap 12.144 unit ponsel ilegal dengan nilai impor mencapai Rp 18,2 miliar. Adapun potensi kerugian negara dari impor tersebut sebesar Rp 3,1 miliar.

(Baca juga : Lima Kementerian dan Lembaga Kerjasama Awasi Barang Beredar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mencatat dengan tambahan impor ilegal tersebut total barang yang dimusnahkan menjadi 20.545 unit dari 1.208 kasus yang sudah ditindak. Menurutnya, puluha ribu ponsel sitaan itu didapat dari penumpang transportasi secara ilegal atau lewat barang kiriman. Sedangkan lokasi penyitaan terjadi di Jakarta, Mataram, Tanjung Perak, Batam, Entikong, dan Bali. Nilai ponsel yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai Rp 59,6 miliar dan estimasi kerugian negara Rp 10,3 miliar.

Sri menjelaskan penindakan impor akan dioptimalkan, karena penerimaan negara naik 67% dari setiap importir berisiko. Padahal, biasanya industri tidak mencapai target namun lebih terkoreksi. Selain itu, dengan penegakan hukum, diharapkan iklim usaha menjadi lebih kondusif.“Industri dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen, hal positif yang akan kita jaga,” ujarnya.