LRT Jabodebek Terhambat Izin Penetapan Lokasi dari Anies Baswedan
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan ada 253 bidang tanah di Bekasi Timur yang akan dibebaskan untuk depo kereta ringan ini. Selain itu ada juga empat titik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang akan dipindahkan karena bersinggungan dengan jalur LRT.
"Akan direlokasi, kalau berada di lahan swasta akan ada penggantian," ujarnya. (Baca juga: Proyek LRT Terganjal Pembebasan Lahan, Kemenkeu Siapkan Rp 1,6 T)
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menjelaskan pembebasan lahan di Bekasi Timur masih berproses dengan mencari kesepakatan harga bersama warga terdampak. Dia juga akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan mediasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar proses pembangunan depo dapat dikerjakan.
"Karena kalau pembebasan lahan depo mundur maka pembangunannya juga akan mundur. " kata Sugihardjo.
Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menggelontorkan dana Rp 1,6 triliun untuk pembebasan lahan. Dana tersebut digunakan untuk pembebasan seluruh lahan LRT yang bermasalah sejumlah 14,2 hektar.
"Semua, untuk depo, stasiun, 142 ribu meter persegi," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Mardiasmo mengatakan, dana tersebut sudah diberikan kepada LMAN akhir tahun 2017. Nantinya dana tersebut akan dilanjutkan kepada Kementerian ATR/BPN melalui mekanisme pengkajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
