Indonesia Menangkan Sengketa Biodiesel dengan Uni Eropa

Pertama, Uni Eropa tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Kedua, mereka tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. Ketiga, Uni Eropa menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia.

Keempat, metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan. Kelima, Uni Eropa menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping. Keenam, Uni Eropa tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menekankan, putusan WTO bisa menjadi acuan bagi semua otoritas penyelidikan anti-dumping agar konsisten dengan peraturan WTO, terutama selama proses investigasi.

(Baca juga: Jokowi Yakin ASEAN-India Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan)

Ia mengungkapkan pemerintah berkomitmen dalam mengamankan pasar ekspor agar kembali dapat bersaing di pasar negara tujuan ekspor. “Sedangkan bagi otoritas penyelidikan negara lain, tentunya kasus ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar berhati-hati saat menuduh Indonesia melakukan praktik dumping,” ujar Oke.

Sementara, Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati meminta Uni Eropa segera mengimplementasikan putusan WTO. “UE diwajibkan melakukan penyesuaian bea masuk antidumping yang telah dikenakan sebelumnya agar sejalan dengan peraturan WTO,” kata Pradnya.