Asosiasi Pengusaha Desak Pemerintah Klarifikasi Kasus Beras "Maknyuss"
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menyatakan ada kekhawatiran pengusaha mengalami peristiwa yang sama dengan PT IBU. Dia meminta pemerintah untuk mencermati peraturan-peraturan yang dikeluarkan supaya tidak merugikan pengusaha. "Kita harus bersinergi, bukannya malah membuat kegaduhan yang tidak perlu," kata dia.
Hariyadi menekankan bahwa KPPU harusnya melakukan tindakan setelah ada bukti yang kuat dan akurat. Alasannya, kejadian ini mempengaruhi reputasi perusahaan dan kepentingan masyarakat.
Ombudsman RI sedang mengaudit penggerebekan pabrik beras PT IBU. Lembaga pengawas ini menduga penggerebekan terhadap produsen beras pemilik merk Maknyuss dan Cap Ayam Jago mengandung tindakan maladministrasi atau pelanggaran hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.
(Baca: Ombudsman Usut Dugaan Penyimpangan Penggerebekan Beras Maknyuss)
"Ombudsman mencermati proses informasi awal, segala macam yang simpang siur sehingga kemudian diputuskan untuk melakukan proses sidak, yang kemudian beberapa hal keliru. Itu yang menyebabkan kami menduga ada kemungkinan maladministrasi dalam proses ini," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dihubungi Katadata, Rabu (26/7).
Ombudsman telah meminta klarifikasi dari Mabes Polri, PT IBU dan juga Kementerian Perdagangan. "Ombudsman punya kewajiban melakukan investigasi menyangkut kepentingan publik yang jadi polemik maka kami minta klarifikasi," kata Alamsyah.
Sampai saat ini Ombudsman belum mengetahui letak kesalahan dari PT IBU seperti dugaan pemalsuan, harga yang tinggi, ataupun monopoli. Alamsyah mengatakan Ombudsman akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan apakah kasus tersebut maladministrasi atau tidak.
