Pemerintah Perkuat Persiapan Hadapi Diskriminasi Sawit di Eropa
Tuduhan Uni Eropa melalui resolusi sawit tidak memiliki landasan. Sebab, industri sawit telah berkomitmen tentang keberlanjutan dengan pemberlakuan sertifikasi internasional. Hal yang sama juga telah berlaku untuk komoditas kayu lewat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dan telah diakui oleh Uni Eropa.
Enggar menganggap langkah parlemen Uni Eropa ini tak adil. Sebab, proses produksi industri minyak nabati di Uni Eropa tak beda jauh dengan minyak sawit di Indonesia. Makanya, pemerintah menuntut ada standar yang sama untuk seluruh produk minyak nabati.
Untuk memperkuat posisi Indonesia, pemerintah pun menggandeng Malaysia. Kedua negara merupakan produsen sawit dengan total pangsa pasar 85 persen di dunia. "Bayangkan kalau kita (Indonesia dan Malaysia) tidak kirim stok ekspor, meninggal itu (Uni Eropa)," kata dia. (Baca: Jelang Lebaran, Stok Minyak Sawit Melorot di Bawah 1 Juta Ton)
Presiden Joko widodo juga telah memerintahkan semua kementerian terkait bersatu dalam menghadapi resolusi sawit Uni Eropa. Kementerian tersebut diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia dengan produk ekspor utama antara lain mencakup produk-produk pertanian dan perikanan, furnitur, komponen mesin, tekstil dan alas kaki, serta produk plastik dan karet. Sementara itu bagi Uni Eropa, Indonesia adalah mitra ke-30 secara global. Ekspor utama Uni Eropa ke Indonesia antara lain terfokus pada mesin, peralatan transportasi, dan produk kimia selain jasa. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2015 mencapai US$ 14,8 miliar dan impornya US$ 11,3 miliar, sehingga surplus sebesar US$ 3,5 milliar.
Bagi Indonesia, pembahasan secara komprehensif dalam perundingan IEU-CEPA harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akses pasar, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Putaran ke-3 Indonesia IEU-CEPA rencananya akan dilakukan pada paruh kedua 2017 di Uni Eropa.
