KPK Bantu Susi Telisik Potensi Korupsi di Sektor Perikanan

(Baca juga: Malaysia Tangkap Kapal Pencuri Harta Karun Buruan Menteri Susi)

Tingginya potensi korupsi di sektor perikanan membuat Laode mengusulkan pembentukan gugus tugas (task force) yang terdiri dari KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, sebelumnya KPK juga dilibatkan dalam task force reformasi pajak. “Kalau ditemukan unsur korupsi, KPK masuk. Kalau untuk pelanggaran pajak, Kementerian Keuangan masuk,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat, pajak perikanan hanya Rp 986,1 miliar atau sekitar 0,01 persen dari total penerimaan pajak di tahun 2016. Angka itu masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain di lingkup agrobisnis yakni tanaman pangan dan peternakan sebesar 1,15 persen, serta kehutanan 0,17 persen.

(Baca juga:  Menteri Susi Anggap Cantrang Pemicu Konflik Horizontal)

“Kita selalu perkenalkan Negeri kita sebagai Negara kepulauan, namun  kontribusi (pajak dari) laut hanya 0,01 persen. Itu berarti ada yang salah,” kata MMenteri Keuangan Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.