KPK Menilai Penyaluran Dana Pungutan Sawit Salah Sasaran
(Baca juga: Pengusaha Biodiesel Minta Pemerintah Cegah Sanksi Dagang Trump)
Mekanisme pungutan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Mei 2015. Penyaluran dananya melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) yang kini dipimpin oleh Dono Boestami.
KPK menyatakan penggunaan dana itu oleh korporasi besar itu justru membuat pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan tak akan tercapai. “Sistem pencatatan penerimaan negara dari pungutan ekspor CPO tak berjalan sesuai peraturan perundangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian penerimaan negara.”
Sementara, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen.
Sementara di hulu, saat ini masih ada tumpang tindih izin lahan seluas 4,69 juta hektare dalam perkebunan sawit. Lemahnya mekanisme perizinan membuat sektor ini menjadi rawan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah. “Seperti yang sudah ditangani oleh KPK, yakni Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal,” kata Febri.
(Baca juga: Indonesia dan Malaysia Bakal Bawa Diplomasi Sawit ke Uni Eropa)
Dari hasil kajian ini, menurut Febri, KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. “KPK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut,” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.
