Sri Mulyani Tak Ingin Pembangunan Infrastruktur Tambah Ketimpangan
Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Sri Mulyani, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur untuk melakukan pemantauan proyek secara ketat. Langkah ini dapat meminimalisir potensi korupsi serta manipulasi harga (mark up) pada proyek infrastruktur.
Ia berpendapat, sebenarnya kenaikan biaya dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar. Namun, batas kewajaran tersebut hanya sampai pada beberapa kondisi, seperti perubahan iklim serta cuaca. Jadi, pembengkakan biaya tersebut bukan untuk menguntungkan beberapa pihak.
Sri Mulyani mengatakan korupsi dan mark up dalam pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pengkhianatan semangat membangun Indonesia. Karena itu, dia meminta BUMN memantau dan mengawal proyek infrastruktur mulai dari pembiayaan hingga saat pelaksanaannya.
Prinsip kehati-hatian tersebut juga ditekankan Sri Mulyani kepada SMI. Apalagi BUMN ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Ia meminta SMI tetap mencari inovasi pendanaan infrastruktur, namun tetap menjaga tata kelola yang baik. "Kata 'tata kelola' ini saya tekankan terus karena sangat mudah disalahgunakan," katanya.
(Baca: Tak Salahkan Data Oxfam, BPS : Ketimpangan Memang Masih Tinggi)
Dari sisi inovasi pembiayaan, Sri Mulyani meminta cara-cara berbeda mulai dilakukan SMI. Ia melihat hal ini mulai dilakukan pemerintahan negara-negara di Skandinavia, yang dapat memberikan hibah sehingga mampu memobilisasi pinjaman yang jauh lebih besar nilainya.
"Saya ingin PT SMI ikut belajar, karena Rp 28,5 triliun modal pemerinah ke SMI belum cukup besar menutup kebutuhan infrastruktur," ujarnya.
Sedangkan Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya telah berkontribusi membiayai proyek infrastruktur dengan total nilai mencapai Rp 193,8 triliun. Sedangkan lokasi proyek terbesar masih di Pulau Jawa yakni 44,9 persen.
