Tingkatkan Kualitas SDM, Menkeu Kaji Insentif Bagi Industri
(Baca: Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan)
Ke depan, peraturan ini akan menjadi pedoman bagi SMK dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang sejalan kebutuhan industri. Dalam Permenperin tersebut, dijelaskan peran SMK, antara lain melakukan penyusunan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Upaya ini akan melibatkan pelaku dan asosiasi industri sebagaimana sudah diterapkan di negara-negara maju.
“Di Austria, Swiss, dan Jerman, sebagai negara yang industrinya cukup maju, mereka menerapkan waktu belajar di SMK selama empat tahun dan usia 16 tahun sudah magang. Bahkan, Kadin dan industri di sana yang menyiapkan kurikulumnya,” ujar Airlangga.
Selain membuat kurikulum yang sesuai, SMK juga diminta untuk menyediakan kebutuhan minimum sarana dan prasarana praktikum seperti workshop dan laboratorium, serta pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif. “Untuk guru tersebut, SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bakti dari industri,” tuturnya.
Di sisi lain, peran industri di antaranya memberikan masukan untuk penyelarasan kurikulum di SMK, memfasilitasi praktik kerja bagi siswa SMK dan magang bagi guru, menyediakan instruktur praktik kerja dan magang, serta mengeluarkan sertifikat bagi siswa SMK dan guru.
(Baca: Industri Dapat Insentif dari Pemerintah untuk Tingkatkan SDM)
Airlangga menambahkan, untuk makin mendukung program tersebut, saat ini, pemerintah juga tengah berfokus membuat perencanaan permintaan tenaga kerja per sektor. Maka itu, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan uji coba lanjutan di Jawa Timur dengan melibatkan 500 industri dan 260 SMK. Rencana ini akan berjalan pada akhir Februari 2017 ini. (Baca:
