Revisi Aturan, Dishub Jakarta Ngotot Buat Kriteria Teknologi ERP
Yang jelas, kata Sigit, Pemprov Jakarta bersama dengan lembaga terkait akan membentuk tim kecil untuk merumuskan revisi Pergub ini. Dia menyatakan Dishub DKI akan mematuhi seluruh keputusan yang telah dibuat tim kecil ini. (Baca juga: Dishub DKI Minta "Dukungan" LKPP soal Tender Proyek ERP Jakarta)
Kepala LKPP Agus Prabowo tidak mempermasalahkan kalau revisi Pergub ini mencantumkan kriteria. Namun, kriteria ini tidak boleh menjurus ke salah satu teknologi saja. Makanya LKPP dan bersama lembaga lainnya dalam tim kecil perumus revisi Pergub 149/2016 akan mengkaji secara lebih mendalam.
Menurut Agus, Dishub Jakarta harus memberikan kesempatan bagi perusahaan lain agar bisa mengikuti lelang ERP ini dengan menawarkan teknologi yang berbeda. Untuk itu, Dishub harus membatalkan lelang yang telah dilakukan saat ini. "Nanti harus dibuka tendernya lagi," ujar Agus.
(Baca juga: LKPP Minta Tender ERP Jakarta Diulang Setelah Revisi Aturan Gubernur)
Sebelumnya, Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah pernah menyebutkan beberapa kriteria tersebut. Antara lain, dalam sistem ERP kendaraan tidak perlu berhenti untuk didata. Teknologi yang digunakan harus bisa mendeteksi kendaraan, termasuk pelat nomor dan data pemilik dengan sistem On Board Unit (OBU). Selain itu, teknologi yang digunakan harus aman dan bisa terintegrasi dengan sistem perparkiran.
"Arahan KPPU kan agar tidak menyebutkan (salah satu) teknologi, tapi kami masukkan kriteria, supaya bisa diterapkan. Kriteria yang diinginkan Dishub agar tidak kesulitan saat diimplementasikan," ujar Andri usai rapat koordinasi pembahasan revisi Pergub tersebut di Balaikota, Jakarta, Kamis (26/1). (Baca juga: KPPU: Pemprov DKI Langgar UU Jika Tender ERP Tak Diulang)
