Beri Kemudahan, Menkeu Dorong Swasta Garap Infrastruktur
Meski begitu, dia memastikan Kementerian Keuangan akan terus hadir dan memberikan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan lainnya kepada investor yang mau menggarap proyek infrastruktur di Tanah Air. Selain skema KPBU, Kementerian Keuangan juga mengandalkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur. "Dari sisi kesiapan proyek dan kebutuhan finansial kami siapkan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan pihaknya akan menganggarkan Rp 200 miliar untuk jaminan dalam bentuk VGF pada tahun depan. Penjaminan ini akan digunakan dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. "2016 tidak ada karena belum ada KPBU yang jalan," katanya.
Wakil Direktur PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto mengakui amunisi berupa kemudahan dan insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah memang sudah cukup memadai. Masalahnya, masih ada hambatan yang membuat swasta sulit berinvestasi di sektor infrastruktur. Dia menilai kementerian teknis lainnya masih belum mengerti model bisnis swasta.
Heru mencontohkan dalam pembangunan fasilitas pendukung panas bumi. Investor harus menanggung risiko eksploitasi, sehingga investasi di sektor ini kurang menarik. Dia mengusulkan agar pemerintah mencari formulasi yang bisa menjadi kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam suatu perjanjian konsesi.
"Karena orientasi pemerintah adalah ekonomi, swasta itu profit. Hal ini kadang belum ketemu, perlu formulasinya dan pengertian business model kami," katanya kepada Katadata.
