Hambat Investasi Asing, Kadin Minta Sertifikasi Halal Direvisi
Secara umum, Shinta menjelaskan, pemerintah memang tengah menggenjot investasi agar semakin banyak masuk ke Indonesia. Untuk bisa mencapai hal tersebut, pemerintah perlu memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi.
(Baca: Kalla Tunjuk Empat Faktor Penghambat Investasi di Indonesia)
Ia mengakui, pemerintah memang telah merilis 13 paket kebijakan ekonomi untuk memudahkan investasi dan menjalankan usaha. Namun, masih ada aturan-aturan, seperti sertifikasi halal ini, yang justru akan menghambat investasi.
Shinta mengklaim, bukan hanya investor dalam negeri saja yang merasa terbebani, tetapi juga investor luar negeri. Adanya sertifikasi halal ini menjadi ironi di tengah keinginan pemerintah menarik investasi sebanyak-banyaknya. Untuk itu, dia meminta, pemerintah mengevaluasi ulang aturan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner untuk Pertanian dan Pembangunan Daerah Uni Eropa Phil Hogan mengatakan, Indonesia telah menerapkan berbagai perubahan kebijakan untuk menarik banyak investasi asing. Namun, kemudahan investasi itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan kalau sertifikasi halal diperlonggar.
Kepastian terhadap implementasi aturan ini juga menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke Indonesia. "Kami ingin ada kepastian terkait sertifikasi halal ini," ujarnya. (Baca: Pemerintah Tawarkan 8 Proyek Infrastruktur Besar ke Asing)
Sekadar informasi, EU-Indonesia Business Dialogue merupakan dialog antara para pemuka bisnis Indonesia dan Eropa. Tujuannya adalah memformulasikan solusi dan rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi Uni Eropa-Indonesia, terutama dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement(CEPA).
