Anggaran Negara Tak Cukup untuk Pengendalian Banjir
Dengan anggaran yang terbatas, Kementerian PUPR harus memilih wilayah prioritas yang dianggap strategis untuk pengendalian banjir. Wilayah ini diantaranya DKI Jakarta, Bandung, dan Semarang. Alasannya, wilayah ini cukup rentan terjadi banjir saat cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi. Sementara infrastruktur pengendalian banjir di wilayah ini belum memadai.
(Baca: Terancam Tenggelam, Jakarta Butuh Waduk 50 KM Persegi)
"Sungai di sini dipersiapkan untuk menampung 100 milimeter curah hujan. Namun seperti Bandung curah hujan memcapai 210 milimeter," katanya merujuk kepada banjir besar yang terjadi di Bandung.
Sekadar informasi, secara total profil anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun ini sebesar Rp 33 triliun. Sebanyak 24 persen dialokasikan untuk pembangunan bendungan dan embung (kolam penampung hujan). Kemudian 21 persen lagi untuk pengendalian banjir, lahar dan pengamanan sungai.
Adapun 21 persen lainnya digunakan untuk membangun jaringan irigasi, rawa, serta tambak. Sisanya 12 persen untuk pemeliharaan serta operasi, 12 persen lainnya untuk pengadaan air tanah dan air baku, serta 10 persen untuk kegiatan lainnya. (Baca: Hanya 10,5 Persen Sawah Mendapat Pasokan Air dari Waduk)
