Rencana Investasi Rp 342 Triliun Terhambat, BKPM Gandeng Polri
Lembong menjelaskan, kepastian hukum dan keamanan merupakan dua hal yang menjadi pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya. Dua hal tersebut perlu jadi perhatian pemerintah jika ingin berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menarik investasi.
Kerjasama antara BKPM dan Polri berupa kesepakatan panduan (guidance) bagi kedua instansi agar dapat saling membantu menggairahkan iklim investasi di Indonesia. (Baca juga: Pesimistis, BKPM Perkirakan Pertumbuhan Investasi 2016 Melambat)
Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui jaminan kepastian hukum dan keamanan sebagai salah satu poin yang bisa diupayakan pemerintah dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang baik. Selain itu, ia menyebut perlunya promosi yang baik, khususnya oleh BKPM dan kemudahan izin investasi yang sudah dipangkas melalui paket kebijakan ekonomi. (Baca juga: Jokowi Akan Hapus Semua Aturan Menteri yang Menghambat Investasi)
Tito menjelaskan, jika ketiga hal tersebut tidak berjalan beriringan atau hanya satu langkah yang menonjol, maka tidak akan tercipta iklim investasi yang baik. Jika kondisi tersebut tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin investor yang ada di dalam negeri justru mengalihkan investasinya ke negara lain.
"Khusus bagi Polri, kami akan menjamin keamanan baik berupa demonstrasi, pemalakan, premanisme. Baik premanisme beneran, maupun preman-preman berseragam," ujar Tito.
