Hingga Maret Anggaran Penyediaan Rumah Baru Terserap 7,6 Persen
"Selain itu UU Nomor 23 Tahun 2014 juga membuat kita kurang ekspansif, mengingat di sana merujuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat," ujarnya. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PUPR telah melakukan pembicaraan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Baca: Ribuan Aturan Bermasalah, Jokowi: Menteri Jangan Asal Teken)
Mengenai serapan anggaran yang masih rendah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sedang mempercepat lelang kontrak sejumlah proyek perumahan. Lelang program sejuta rumah sudah dimulai sejak awal tahun. “Anggaran hampir dua kali lipat, saya lihat pembangunannya bisa (capai target),” ungkap Basuki beberapa waktu lalu.
Menurutnya, total anggaran untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut naik dari tahun lalu yang hanya Rp 12 triliun. Dengan anggaran ini, Basuki memprediksi rumah yang akan terbangun minimal 667 ribu unit.
Basuki mengakui ada hambatan dalam program ini. Misalnya, ketersediaan lahan. Namun Basuki merasa hal tersebut bukan alasan untuk mencapai target. “Kami akan kejar minimal, lebih besar dari 667 ribu rumah,” kata Basuki.
Terkait program perumahan, tahun ini Kementerian PUPR akan fokus pada dua hal, yakni mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat (backlog) dan rumah tidak layak huni. Backlog ditargetkan berkurang dari 7,6 juta unit menjadi 5 juta unit dan rumah tidak layak huni dari 3,4 juta unit menjadi 1,9 juta unit.
