Stok Batu Bara Tak Mencukupi Pembangkit Listrik 20 GW
Masalah tersebut, kata Mirza, berakar dari rendahnya harga batubara. Akibatnya, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) emiten batu bara turun 60 persen dari US$ 6,5 miliar pada 2011 menjadi US$ 2,6 miliar tiga tahun kemudian. Selain itu, belanja modal juga turun 79 persen sejak 2012 dari US$ 1,9 miliar menjadi US$ 0,4 miliar di 2014. Akibatnya, kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan batubara baru relatif terhenti.
Begitu juga dengan rata-rata rasio nisbah kupas atau stripping ratio menurun menjadi 7,5 kali di 2014, yang menyebabkan pendapatan pemerintah di sektor ini juga berkurang. Penurunan-penurunan tersebut diproyeksikan terus terjadi pada 2016. (Lihat pula: Pembangunan Pembangkit Listrik Batubara Akan Diperketat).
Ketua Umum APBI-ICMA Pandu P. Sjahrir mengungkapkan, hasil studi tersebut juga menemukan masalah lain. “Keterbatasan sumber pendanaan domestik untuk pembiayaan proyek Independent Power Producers (IPP) yang akan meningkatkan risiko dominasi perusahaan asing dalam program kelistrikan nasional 35 GW,” ujarnya. Menyikapi permasalahan tersebut, APBI-ICMA mencoba menawarkan solusi kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta menggunakan sistem harga batubara jangka panjang yang tidak terkait dengan indeks harga dunia. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan cost-based pricing system untuk batu bara dalam negeri guna keperluan PLTU. Efek dari kebijakan tersebut, pemerintah akan membayar semacam biaya asuransi sekitar satu persen dari tarif dasar listrik. “Kurang lebih Rp 1.400 per kWh jika diterapkan untuk PLTU baru yang akan beroperasi 2019 atau sekitar 3 persen jika termasuk PLTU yang telah dibangun,” ujar Pandu.
Kedua, APBI-ICMA mendorong keterlibatan dana pensiun dan perusahaan asuransi dan lembaga pemerintah lainnya sebagai sumber pendanaan domestik terutama bagi pembangkit listrik. Hal ini akan mempercepat tingkat elektrifikasi Indonesia dan sekaligus memperkuat industri pertambangan batubara Indonesia.
