Asosiasi Minta Jokowi Perbaiki Iklim Usaha Pertambangan
Perusahaan nikel juga diharuskan membayar bea keluar sebesar 50 persen-60 persen, lalu menjual produknya melalui trading house. Penjualan melalui trading house sebagai cara untuk mengontrol ekspor. ?Contohnya tetangga kita Malaysia, sehingga indeks harganya menggunakan ringgit,? tutur dia.
Poltak meminta pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk memberantas praktik pertambangan ilegal. Di samping itu, meningkatkan koordinasi antar-lembaga untuk memfasilitasi perizinan pembangunan smelter.
Wood Mackenzie, lembaga konsultasi dan riset di bidang energi, sebelumnya menyarankan agar administrasi Joko Widodo melakukan pembenahan di sektor pertambangan.
Meski diakui, Jokowi, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta itu, akan sulit mengubah aturan mineral dan batubara, termasuk larangan ekspor mineral, divestasi kepemilikan asing, dan renegosiasi kontrak karya.
Tapi setidaknya, Jokowi bisa membuat aturan tersebut lebih akomodatif bagi investasi. Caranya dengan menunjuk orang-orang dari kalangan industri yang bukan politisi untuk mengisi jabatan di kementerian-kementerian penting.
?Mungkin saja dilakukan perubahan aturan yang lebih ramah. Tapi ini bisa dilakukan secara bertahap,? kata Rory Simington, analis senior Wood Mackenzie?s di sektor batubara.
