Permentan ISPO Sawit Ditargetkan Rampung Akhir Agustus
Permentan ini akan mencakup pengaturan lembaga sertifikasi ISPO, syarat dan tata cara sertifikasi ISPO, prinsip dan kriteria ISPO, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administrasi.
Secara rinci, prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk perusahaan meliputi kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.
Kemudian, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha berkelanjutan.
Sementara prinsip dan kriteria pekebun kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun meliputi kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, serta pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, penerapan transparansi dan peningkatan usaha berkelanjutan.
Kasdi mengatakan, Permentan juga akan mewajibkan sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan dan pekebun. Beleid ini akan mengatur pula prinsip dan kriteria pekebun, sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi, dan skema sertifikasi untuk RL ISPO mengacu Undang-Undang Penilaian Kesesuaian.
Selain itu, pemerintah juga rencananya ingin membentuk kelembagaan ISPO yang terdiri dari Dewan Pengarah yang diketuai oleh Kemenko dan Komite ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian. Selain itu, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian terkait pengaturan keberlanjutan di pabrik kelapa sawit hingga produk hilir.
Berdasarkan data Sekretariat ISPO hingga 10 Maret 2020, lahan sawit yang sudah mendapatkan sertifikasi mencapai 5,45 juta hektare atau 33,27% dari total areal sawit. Jumlah sertifikat ISPO yang sudah diterbitkan mencapai 621 terdiri dari 607 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan 4 Koperasi Unit Desa plasma.
