Jokowi Masih Buka Impor Garam Industri dengan Rekomendasi Kemenperin
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan teknologi integrasi produksi garam industri dengan air buangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini untuk mengurangi ketergatungan industri terhadap garam impor.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro menyebutkan, setiap pabrik garam industri terintegrasi membutuhkan investasi sebesar Rp 40 miliar.
"Nilai investasinya mahal, tapi kami melihat substitusi impornya besar dan bisa kurangi ketergantungan kita dengan garam industri," ujar dia.
Ia menyebutkan, pabrik pengolahan Natrium Chlorida (NaCl) akan terintegrasi dengan lahan milik petani garam. Nantinya, pabrik ini akan meningkatkan kadar NaCl garam petani menjadi 97%, sesuai kebutuhan industri.
Selama ini, industri membutuhkan garam dengan kadar Natrium Chlorida (NaCl) di atas 97 persen. Sementara, garam rakyat hanya memiliki kadar NaCl sebesar 88-90%, jauh dari kebutuhan industri.
Adapun, setiap unit pabrik dapat menghasilkan garam sebanyak 40 ribu ton per tahun. Bambang pun mengatakan, Jokowi telah meminta untuk menambah sebanyak satu hingga dua pabrik pada tahun depan.
Bambang memperhitungkan, bila unit tersebut ditambah hingga 14-15 unit, total garam yang dihasilkan dapat mencapai 600-700 ribu ton per tahun.
Sementara itu, total impor garam industri rata-rata mencapai 2,9 juta ton per tahun. Sebagian besar impor tersebut dilakukan oleh industri CAP, yakni mencapai 2,3 juta ton per tahun.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengolah garam industri untuk pabrik kaca di Banten dengan kapasitas 100 ribu ton garam per tahun. Biila berhasil, pengolahan garam tersebut akan diperluas di beberapa PLTU yang air buangannya akan diubah menjadi garam untuk industri CAP.
