UU Ciptaker Dorong KEK Agar Laku dibandingkan Kawasan Industri

Aturan KEK ini menganulir beberapa aturan sebelumnya seperti UU Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan Ekonomi Khusus, UU Nomor 44 Tahun 2007  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas  dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 37 Tahun 2000  tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Berikut beberapa aturan soal KEK yakni:

Administrator sebagai pemberi izin

Dalam poin 1 pasal 150 disebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Pada aturan sebelumnya yakni di UU 39 tahun 2009,  Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

Pendidikan dan Kesehatan

Dalam poin 2 pasal 150 disebutkan perluasan kegiatan usaha KEK di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Sebelumnya pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KEK.

Lokasi dan lahan KEK

Poin 3 pasal 150 mengatur lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:
a.sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dan  tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b.mempunyai batas yang jelas;
c.lahan  yang  diusulkan  menjadi  KEK paling  sedikit  50%  dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Poin 6 Pasal 150 berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KEK. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

Tak perlu Amdal

Poin 6 juga mengatur persyaratan usulan KEK di antaranya tak ada lagi kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sebagai penggantinya, persyaratannya menjadi persetujuan lingkungan.

Pembiayaan dari APBN dan APBD

Poin 19 menyebutkan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: APBN, APBD, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Sebelumnya, dalam UU 39 tahun 2009 pembiayaan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas untuk impor barang konsumsi  

Poin 25, mengatur impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan mendapat fasilitas yakni:
a.bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak  dipungut pajak impor; dan
b.bagi  barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor.

Insentif

Poin 22 menyebutkan wajib  pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam poin 27 menyebutkan insentif pembebasan  atau  keringanan  pajak daerah dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif tersebut berupa:
1) pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Kemudahan akses lahan

Poin 28 menyebutkan investor KEK akan mendapat kemudahan, percepatan, dan prosedur  khusus  dalam  memperoleh  hak  atas  tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya. Akses lahan juga diatur dalam klausul mengenai bank tanah (land bank).

Kemudahan perizinan

Poin 29 menyebutkan investasi KEK akan mendapat kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan  lainnya, kegiatan  usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta  mendapat fasilitas keamanan. Fasilitas kemudahan dan keringanan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudahan Tenaga Kerja Asing

Poin 32 menyebutkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau    komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.