Posisi Indonesia dalam Peta Perdagangan Dunia Setelah RCEP Diteken
Perundingan RCEP pun sempat menghadapi kendala. Agus mengungkapkan, perbedaan tingkat kesiapan ekonomi negara peserta RCEP memberikan tantangan tersendiri. Ambisi dan sensitivitas yang berbeda antara negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang membuat perundingan memanas.
“Dalam situasi seperti itu, dituntut pemahaman isu secara mendalam, penguasaan seni berunding secara plurilateral, kesabaran, dan bahkan sense of humor dari Ketua TNC," ujar Agus.
Masalah Tiongkok-Taiwan di Antara RCEP dan TPP
Perjanjian RCEP dinilai sangat komprehensif, meskipun tidak selengkap dan sedalam perjanjian regional lainnya, seperti comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP).
Dalam merespons dampak ekonomi dari Covid-19, pengamat ekonomi dari Hinrich Foundation, Stephen Olson, menyatakan, dalam beberapa tahun ke depan rantai nilai akan cenderung lebih pendek, memanfaatkan kedekatan geografis, dan menghindari rantai nilai lintas samudra.
Dalam konteks ini, RCEP yang secara geografis menyatukan Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru akan lebih cepat tumbuh dan menguat dibandingkan CP-TPP.
CP-TPP adalah versi baru Trans-Pacific Partnership (TPP) setelah ditinggalkan Amerika Serikat. Sebelumnya, TPP beranggotakan Australia, Brunei Darussalam, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam dan Amerika Serikat, pada Agustus 2013.
Seperti dilansir CNN, awalnya TPP merupakan perjanjian kerja sama perdagangan bebas yang luar biasa. Sebab kemitraan ini akan menggabungkan 12 negara yang merepresentasi 40% dari total produk domestik bruto global dan 20% dari perdagangan global.
Kerja sama ini menghapus 18 ribu tarif dan perluasan pasar di penjuru kawasan Pasifik. Selain perdagangan barang, perjanjian ini juga mencakup soal perlindungan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan hak kekayaan intelektual.
"Negara-negara yang ikut dalam TPP juga termasuk dalam RCEP. Tapi cakupan RCEP memang di bawah TPP,” kata Deputi Koordinasi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, beberapa waktu lalu.
Bagaimanapun, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kemudian mengundurkan diri dari perjanjian dagang ini pada 2017. Format baru perjanjian ini, CP-TPP ditandatangani tanpa AS pada 2018 dengan potensi pasar cakupan yang lebih kecil. “Barangkali, Indonesia lebih cocok di RCEP dulu dibandingkan di TPP," kata Rizal.
Pangsa pasar TPP bisa saja kembali membesar jika Joe Biden yang akan menggantikan Trump sebagai Presiden AS kembali membuka negosiasi yang dulu dimotori oleh Barack Obama.
Sementara itu, Taiwan yang ekonominya bergantung pada perdagangan kini telah selangkah lebih dekat dengan CP-TPP, setelah gagal masuk RCEP. “Taiwan sedang menunggu aturan yang lebih jelas tentang keanggotaan TPP,” demikian pernyataan kepala negosiator perdagangan Taiwan, dikutip Reuters, Senin (16/10).
Menteri Taiwan tanpa portofolio John Deng, yang memimpin pembicaraan perdagangan, mengatakan kepada wartawan bahwa mereka telah menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan TPP. Dalam blok dagang itu, Taiwan berharap menemukan ‘pasar’ yang lebih ramah untuk memasarkan produk elektronik yang banyak dihasilkannya.
"Beberapa yang telah membuat kemajuan yang relatif baik (dalam mengajukan keanggotaan CP-TPP) termasuk Inggris, Taiwan dan Thailand, dan kerja keras Taiwan disambut baik oleh banyak orang," kata Deng.
Taiwan kini juga telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), meski banyak negara bersikap hati-hati terhadap potensi kerja sama bilateral maupun multilateral. Sebab, kesepakatan perdagangan dengan Taiwan bisa memicu keberatan dari Tiongkok, yang mengklaim pulau demokratis itu sebagai wilayahnya. Masalah ini juga yang membuat Taiwan tak bisa masuk RCEP.
