KPPI Sebut Safeguard Baja Tak Bisa Diperpanjang, Tawarkan Solusi Lain
“Kemudian, pemohon juga dapat menyampaikan permohonan initial safeguard untuk produk di luar I-H section yang diproduksi oleh pemohon,” kata dia.
Mardjoko pun menekankan, daya saing industri dalam negeri tidak hanya karena adanya perlindungan melalui pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), tetapi, faktor lainnya seperti tingkat efisiensi perusahaan dan produktivitas pekerja yang belum optimal.
Dia mengatakan bahwa dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor, baik World Trade Organization (WTO) maupun PP No.34/2011 telah mengatur instrumen trade remedies.
Protes Perpanjangan Safeguard Produk Baja
Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendesak pemerintah untuk memberi kelonggaran perpanjangan safeguard. Terlebih, saat ini situasi tengah sulit akibat pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, jika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya, industi baja menutup unit usaha, sehingga menyebabkan PHK.
“Mudah-mudahan Kemendag bisa memberikan perpanjangan safeguard industri baja. Di tengah pandemi Covid-19, beri kemudahan memperpanjang safeguard.” ujar Said dalam konperensi pers, Kamis (22/1).
Menurut Said, perlindungan pun pantas diberikan. Sebab, murahnya baja Tiongkok didorong oleh unfair trade. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok memberi subsidi terhadap industri baja mereka. Bahkan, pemerintah setempat memberi subsidi untuk kebijakan lingkungan.
Sedangkan di Indonesia, kebijakan lingkungan termasuk limbah B-3 slag, sehingga scrap tanpa impunitas harus ditanggung industri baja. “Ini menjadi beban finansial dan meningkatkan biaya produksi,” ujarnya.
