DPR Minta Kemendag Tak Buru-buru Impor 1 Juta Ton Beras, Mengapa?
Dia menambahkan bahwa impor beras akan menunjukkan anomali terhadap kegiatan produksi pangan yang tidak berjalan maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, ia mendorong Pemerintah lebih mengutamakan produksi dalam negeri.
“Semua potensi yang ada perlu dimaksimalkan, termasuk menggandeng instansi BUMN-BUMN pangan untuk semakin meningkatkan jumlah dan kualitas produksi,” katanya.
Bulog dan BPS Tak Dilibatkan dalam Keputusan Impor Beras
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengaku tidak mengetahui keputusan itu lantaran tidak dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).
Sebagai informasi, kebijakan impor produk pangan seharusnya diputuskan dalam rakortas yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rakortas tersebut turut mengundang kementerian dan lembaga terkait perdagangan dan pangan.
Sementara, rakortas terakhir yang digelar antar kementerian lembaga hanya membahas prediksi cuaca dan kemungkinan kelangkaan pasokan pangan. Tidak ada keputusan impor beras.
"Hanya kebijakan dari Pak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Pada akhirnya, kami diberi penugasan tiba-tiba untuk laksanakan impor," kata pria yang biasa disapa Buwas itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/3).
Senada dengan Buwas, Kepala BPS Suhariyanto juga mengaku tidak diajak membahas rencana impor beras. "Jadi saya kaget, Pak Buwas juga kaget," katanya dalam forum yang sama.
Dalam rapat itu, ia sempat menyinggung potensi cuaca buruk yang bisa berdampak pada penurunan produksi. Namun, potensi puso tidak seburuk yang diperkirakan.
Selain itu, harga beras sangat stabil selama dua tahun terakhir. Oleh karenanya, Suhariyanto menilai impor beras belum diperlukan.
