Industri Tekstil Kritis, Pengusaha Minta Pemerintah Bendung Impor
Jemmy menyampaikan, terkait dengan adanya penolakan dari retailer terhadap implementasi safeguard ini, ia percaya pemerintah dapat melihat kepentingan yang lebih besar. Menurutnya, rakyat Indonesia khususnya masyarakat kelas bawah saat ini lebih membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup.
"Penerapan safeguard adalah upaya untuk menyelamatkan empat juta tenaga kerja di IKM dan UMKM. Serta tiga juta tenaga kerja di industri besar sebagai penyuplai bahan bakunya yang juga menstimulasi kegiatan ekonomi lainnya di dalam negeri, termasuk tenaga kerja di sektor retail," ujar dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengatakan, usulan safeguard garmen saat ini sedang melewati tahapan di Kementerian Keuangan.
Jika disetujui, kebijakan ini akan ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian.
“Kita minta Kemenkeu untuk segera mengeluarkan PMK safeguard ini, karena kondisinya semakin bertambah buruk. Setelah safeguard diberlakukan, kami akan melakukan perbaikan di industri tekstil untuk dapat meningkatkan daya saing,” kata Redma dalam kesempatan yang sama.
Adapun, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi herdiaman mengatakan, kondisi saat ini memang sangat buruk. Banyak yang tidak bisa berproduksi, kalaupun ada barang, harganya tidak bisa bersaing dengan produk impor yang beredar di pasar.
“Saya mohon sekali, agar pasar lokal diberikan kepada industri kecil. Saat ini benar-benar terpuruk, sekitar 40% pelaku IKM tekstil sudah menjual mesinnya karena tidak ada penghasilan,” kata Nandi.
