Tarif KRL Akan Naik, Pakar Transportasi: Warga Miskin Bisa Digratiskan
Menurut data yang dimilikinya, subsidi untuk KRL Jabodetabek saat ini sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan subsidi untuk bus perintis hanya Rp 125 miliar bagi daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
Oleh sebab itu, menurut Djoko, besaran subsidi pada KRL sebanyak Rp 1,5 triliun itu, membuat tarif KRL Jabodetabek menjadi terjangkau dan lebih murah. Akan tetapi, jika dihitung secara ongkos total, para pengguna transportasi umum mengeluarkan biaya ongkos lebih besar saat menuju stasiun.
Berpotensi Tambah Polusi Jakarta
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi DKI Jakarta menilai wacana kenaikan tarif transportasi Commuter Line atau KRL dapat mendorong kenaikan beban polusi udara di Jakarta.
"Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Senin (2/1).
Aminullah memandang kenaikan tarif KRL bisa meluncurkan budaya enggan naik kendaraan umum khususnya KRL. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Dia berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi dibandingkan subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
Menurut data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), ada 1.081 perjalanan KRL Commuterline per hari pada periode Senin-Jumat di wilayah Jabodetabek. Ini jalur yang paling ramai, seperti tertera dalam grafik.
