Biang Kerok Kemacetan Jakarta Tidak Berkurang Meski Ada KRL dan LRT
Djoko mengungkapkan, salah satu pemerintah daerah di Bodetabek sebelumnya pernah diberikan bantuan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPJT untuk membenahi kondisi transportasi umumnya. Namun sayangnya, bantuan tersebut ditolak dengan alasan lebih mementingkan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan baru, yang dinilai bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Padahal, menurut Djoko, hal itu justru menambah populasi kendaraan.
"Jika melihat pembangunan jaringan jalan tol yang masif di Jakarta, penambahan kapasitas jalan tidak bisa mengatasi kemacetan selama ini. Justru makin menambah populasi kendaraan yang dimiliki," ujarnya.
Oleh sebab itu, Djoko meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang kuat guna mempercepat implementasi pembenahan transportasi umum di Wilayah Bodetabek.
Dia menyebutkan, efisiensi dari Public Service Obligation atau PSO KRL Commuter Line dengan beberapa skenario yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian diperoleh sekitar Rp 208 miliar hingga Rp 475 miliar. Menurutnya, anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek.
“Sehingga dapat mendorong warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta untuk beralih ke transportasi publik," tandas Djoko.
Menurut TomTom Traffic Index, kemacetan di Jakarta pada 2021 berkurang 19% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi melanda. Dengan begitu, Jakarta pun menempati peringkat ke-5 dunia sebagai kota yang mengalami penurunan kemacetan signifikan.
